Gagal Faham Tentang Kepastian Kontrak Freeport, Perpanjang atau Tidak?

Sepertinya sudah saatnya kita sudah berhenti untuk ngomongin soal teror di Jakarta beberapa hari yang lalu, karena saya percaya biarlah itu kita serahkan kepada pihak aparat. Tapi tentunya kita tetap harus waspada dan selalu berhati-hati akan adanya ancaman teror yang bisa saja akan muncul sewaktu-waktu.


Sesuai dengan judul diatas, saya ingin berbicara sedikit tentang kebingungan saya mengenai kepastian keberadaan Freeport di Indonesia.


Saya jujur saja memang masih bingung terkait keberadaan Freeport di Indonesia. Sebenarnya kontrak freeport di Indonesia itu akan diperpanjang atau tidak sih?


Soalnya saya mencoba membaca berbagai referensi bacaan terkait informasi kontrak freeport kok sepertinya rata-rata informasinya masih belum ada yang tegas.


Misalnya jika kita baca pemberitaan di detikFinance [12/10/15] berjudul "Freeport Gali Emas Hingga 2041, Menteri ESDM: Sesuai Arahan Presiden".


Dalam pemberitaan tersebut saya memahaminya berarti kontrak Freeport dipastikan sudah diperpanjang hingga 2041.


Tapi begitu saya baca isi beritanya, didalamnya kok ada pernyataan menteri ESDM yang menyatakan begini,


"Pemerintah memberikan komitmen kelanjutan operasi tambang emas dan tembaga PT Freeport Indonesia di Papua setelah kontrak berakhir pada 2021. Menteri ESDM Sudirman Said mengungkapkan, keputusan ini diambil sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Namun, belum ada perpanjangan kontrak yang dilakukan antara pemerintah dan Freeport. Pemerintah Indonesia hanya memberikan komitmen kepastian kelanjutan usaha Freeport di Indonesia, karena perusahaan tambang ini akan menggelontorkan investasi yang cukup besar.

"Keputusan tentang Freeport merupakan keputusan strategis," kata Sudirman kepada detikFinance, saat ditanya kelanjutan operasi Freeport di Papua hingga 2041 sudah sesuai arahan presiden, Senin (12/10/2015).


Coba anda perhatikan tulisan yang saya beri tanda merah, disitu kok disebutkan jika belum ada perpanjangan kontrak yang dilakukan antara pemerintah dengan freeport.


Jadi yang membingungkan tentunya begini,


Pada pernyataan awal berbunyi bahwa,


"Pemerintah memberikan komitmen kelanjutan operasi tambang emas dan tembaga PT Freeport Indonesia di Papua setelah kontrak berakhir pada 2021. Menteri ESDM Sudirman Said mengungkapkan, keputusan ini diambil sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).


Pernyataan tersebut yang saya fahami tentunya pemerintah akan memperpanjang kontrak freeport. Apalagi jika anda membaca informasi dalam pemberitaan tersebut dibagian bawah ditambahkan pernyataan menteri ESDM berbunyi seperti ini,


"Total investasi sampai dengan 2014 mencapai US$ 11 miliar (sekitar Rp 143 triliun) untuk membangun infrastruktur operasi perusahaan, berupa jalan, pelabuhan, bandara, kota-kota, pengelolaan limbah, pembangkit listrik, tambang bawah tanah, pabrik pengolahan dan lain-lain," ungkap Presiden Direktur Freeport, Maroef Sjamsoeddin beberapa waktu lalu di Komisi VII DPR.

Apalagi Freeport menyiapkan dana US$ 2,5 miliar untuk menambah ekspansi pabrik smelternya di Gresik, Jawa Timur.

Dana sebanyak itu tidak akan terealisasi bila pemerintah tidak memberikan kepastian kelanjutan operasi Freeport di Papua pasca berakhirnya kontrak pada 2021."


Dengan membaca informasi tersebut, seolah-olah pihak pemerintah melalui kementrian ESDM ingin mengatakan bahwa, Pemerintah harus perpanjang kontrak Freeport karena keuntunganya akan sangat besar.


Nah, setelah membaca informasi tersebut, saya kemudian sebagai orang awam dan memang bukan ahli soal urusan sebesar ini, saya jadi berfikir begini,


Jika setingkat Pemerintah dalam hal ini Kementrian ESDM seandainya mereka berfikir bahwa seandainya kontrak Freeport diperpanjang akan sangat menguntungkan Indonesia, maka saya justru juga memiliki pemikiran juga seperti ini,


"Seandainya Freeport yang dikelola oleh PIHAK ASING saja bisa memberikan KEUNTUNGAN yang begitu BESAR, maka logika awam saya, maka saya sangat yakin membayangkan betapa keuntungan akan berlipat-lipat JAUH LEBIH BESAR seandainya kekayaan Emas di bumi Papua dikelola oleh NEGARA SENDIRI?


Sebagai penutup saya ingin mengutip pernyataan bung Karno puluhan tahun yang lalu yang saya sampai merinding jika membacanya,


"Daripada dikuasai Asing, Lebih baik Biarlah seluruh kekayaan alam di Bumi Nusantara ini terkubur di dalam perut Bumi hingga akhirnya anak cucu kita mampu mengelolanya sendiri".


Tapi sayangnya, pernyataan Bung Karno tersebut hingga detik ini masihlah hanya sebuah mimpi, walaupun sebenarnya dalam UUD 1945 juga sudah sangat tegas disebutkan pada,


BAB XIV


KESEJAHTERAAN SOSIAL


Pasal 33



  1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.

  2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara

  3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.


Pada kenyataanya yang membuat kita sedih, seolah-olah dalam Pasal 33 tersebut diatas, kata Negara kemudian lebih pasnya diganti dengan kata "ASING"? :-(


Semoga saja ditengah-tengah rasa pesimis kita dengan melihat kondisi sekarang ini, kedepan pada akhirnya amanat pasal 33 UUD 1945 benar-benar mampu terlaksana dan tidak hanya sebatas tulisan tanpa makna dan tidak pernah terlaksana. Semoga!

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.