Mereka yang Dimanjakan dan Ditelantarkan Negara

Pasal 34 ayat 1 UUD 1945 memang berbunyi bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara.  Tapi secara prakteknya kok bunyi pasal tersebut lebih cocok jika bunyinya begini,  “Pejabat Tinggi Negara dan PNSlah yang dipelihara oleh NegaraUndang-undang dasar 1945 sudah membahas banyak hal terkait dengan kewajiban-kewajiban negara Republik Indonesia untuk memberikan hak-hak setiap warga negara sebagaimana warga negara sudah melakukan berbagai kewajiban mereka untuk negara.


Jika kita mau berhitung, hidup kita sebagai warga negara Indonesia tidak lepas yang namanya selalu melakukan "KEWAJIBAN" yang memang sudah diwajibkan oleh negara.


Kita rinci misalnya mulai dari kita bangun, kita melakukan aktivitas cuci muka, sikat gigi, dan mandi, tentunya kita menggunakan air. Air yang kita dapat ada yang bersumber dari PAM, dan sebagian yang lain menggunakan air dari sumur. Kita ambil air dari sumur menggunakan pompa air. untuk menggerakan pompa air, kita butuh listrik, untuk bisa menggunakan listrik, kita harus bayar listrik. Setiap bayar listrik, didalamnya dikenakan pajak.


Lanjut kita ke meja makan untuk sarapan, Kursi dan meja yang kita buat duduk kita beli, belinya juga harganya oleh penjual kursi dan mebel dihitung termasuk ongkos untuk pajak. Nasi, sayuran, lauk-pauk, semuanya singkatnya, semua kebutuhan apapun di negeri ini dikenakan pajak.


Bahkan fasilitas Umum seperti toilet di terminal, stasiun, pasar, semuanya juga harus bayar.


Dari berbagai peredaran uang tersebut, muaranya akan terpusat untuk yang namanya diperuntukan dan digunakan oleh Negara.


Secara teori, memang dari uang-uang pajak tersebut digunakan untuk kebutuhan masyarakat juga. Uang pajak tersebut yang semuanya dari waga negara secara teori digunakan untuk membangun jalan raya, rumah sakit, fasilitas-fasilitas umum lainya.


Namun secara Praktek, seringkali tidak sebagaimana seindah teorinya.


Mungkin memang benar sebagian digunakan untuk membangun jalan, jembatan, rumah sakit, tapi sebagian dari itu tidak ada yang berani menjamin jika uang tersebut tidak dikorupsi.


Di negara ini walaupun secara teori bahwa di dalam UUD 1945 kekayaan alam seperti air, bumi, dan sumber daya alam yang ada di Indonesia sebesar-besarnya dikelola oleh negara dan digunakan untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia.


Pada prakteknya tidak seindah it.Ada sebagian kelompok yang memang KESEJAHTERAAN hidup mereka DIJAMIN oleh Negara, dan sebagian kelompok warga negara yang lain, Hidupnya harus berjuang sendiri untuk bisa hidup sejahtera, dan sisanya harus menderita dan entah sengaja ataupun tidak "ditelantarkan" oleh negara.


Berikut ini saya ingin sedikit merinci beberapa kelompok-kelompok warga negara yang kesejahteraan dan hidupnya DIJAMIN oleh Negara, sedangkan yang sebagian lainya ditelantarkan oleh negara.Kelompok Warga Negara Republik Indonesia yang Kesejahteraan dan Hidunya Dijamin oleh negara.


Kelompok "PLAT MERAH"


salah satu protes yang sepertinya tidak pernah digubris. Kalau sudah bikin kebijakan yang menguntungkan mereka, seolah tak terbendung


Saya mengelompokan mereka yang kesejahteraan dan hidupnya Dijamin oleh negara dengan istilah "plat merah" hanya untuk memudahkan saja.


Kelompok-kelompok yang memang secara ekonomi hidupnya sudah dijamin oleh negara memang mereka-mereka yang masuk dalam kelompok plat merah ini.


Diantara mereka sebut saja mulai dari Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati/walikota, pejabat-pejabat di kementrian, BUMN, Departemen/lembaga, PNS, dan yang terkait.


Kelompok plat merah tersebut secara Ekonomi benar-benar sudah terjamin oleh negara. Jika ada yang masih merasa kurang dan belum sejahtera, itu bisa dipastikan mungkin karena mereka melihat gaji pejabat yang berada diatasnya.


Coba deh kita lihat mereka, jika mereka membuat Undang-undang kenaikan gaji, mobil baru, rumah mewah untuk DPR dan PNS, pasti cepat terlaksana tanpa proses yang ribet.


Tapi coba deh jika mereka disuruh memperhatikan nasib petani, pengangguran, buruh tani, dan mengurusi orang-orang miskin, sudah ribet, dan sulit terlaksana, itulah yang terjadi hingga detik ini.


Kehidupan mereka secara ekonomi mulai dari gaji tetap, tunjangan, uang pensiun hingga meninggal, mereka terjamin dan Dijamin oleh negara.Kelompok "plat merah" ini, walaupun sudah begitu terjamin hidupnya secara ekonomi oleh negara, tetap saja masih saja karena kerakusan mereka, mereka masih saja melakukan KORUPSI.


Kelompok "Plat Hitam"


Kelompok ini adalah kelompok-kelompok diluar kelompok "plat merah", dimana kelompok yang satu ini harus berjuang sendiri untuk bisa peroleh kehidupan yang layak.Beberapa kelompok status sosial ini ada yang jadi buruh, kuli bangunan, kuli panggul di pasar, pedagang, dan yang lainya.


Pada kelompok yang ini diantara mereka secara ekonomi hanya akan terpenuhi ketika mereka bekerja. Hidup mereka hanya mendapatkan uang jika mereka bekerja, begitu mereka berhenti bekerja, maka artinya mereka tidak mendapatkan uang pensiun [untuk yang mendapatkan uang pensiun berarti tidak termasuk dalam kelompok yang saya maksud disini].


Kelompok Terlantar/Ditelantarkan



Kelompok-kelompok masyarakat yang selama ini masih saja banyak yang belum terjamin oleh negara diantaranya mereka orang-orang miskin. Pengangguran, buruh tani, petani-petani kecil yang terus dipaksa menanam padi dengan harga murah dan nasibnya tak pernah sejahtera.


Pasal 34 ayat 1 UUD 1945 memang berbunyi bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara.


Tapi secara prakteknya kok bunyi pasal tersebut lebih cocok jika bunyinya begini,


“Pejabat Tinggi Negara dan PNSlah yang dipelihara oleh Negara" [Kalau bunyinya begitu, pasal itu tidak pernah dilanggar]

Sedangkan untuk orang-orang miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh orang-orang Dermawan.


Bagaimana menurut anda? :-)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.